Susunan Dewan Perdamaian untuk Gaza yang diumumkan oleh Amerika Serikat selaras dengan spesifikasi Israel dan melayani kepentingan pendudukan, sebagai indikasi jelas dari niat negatif terkait pelaksanaan ketentuan perjanjian gencatan senjata.

Gaza, Palestina (Xinhua/Indonesia Window) – Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu (17/1) menyatakan bahwa susunan Dewan Perdamaian untuk Gaza yang diumumkan oleh Amerika Serikat (AS) melayani kepentingan Israel.

Gerakan itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa susunan dewan tersebut "selaras dengan spesifikasi Israel dan melayani kepentingan pendudukan, sebagai indikasi jelas dari niat negatif terkait pelaksanaan ketentuan perjanjian gencatan senjata."

Gerakan itu menegaskan komitmennya untuk melaksanakan ketentuan perjanjian pada fase pertama, dan menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan ke fase kedua "meskipun ada penundaan dari pihak Israel, pelanggaran harian yang terus berlangsung, dan kegagalan untuk mematuhi apa yang telah disepakati."

Gedung Putih pada Jumat (16/1) secara resmi mengumumkan nama-nama anggota Dewan Perdamaian untuk Gaza.

Dengan Presiden AS Donald Trump sebagai ketua, dewan tersebut terdiri dari Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair, menurut keterangan dari Gedung Putih.

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Umum Mesir Hassan Rashad pada Sabtu (17/1) menyatakan dukungan bagi komite teknokratik Palestina yang baru dibentuk dan bertugas untuk mengelola Jalur Gaza, papar media milik negara Mesir Al-Qahera News.

Dalam pertemuan dengan Ketua Komite Ali Abdel Hamid Shaath dan sejumlah anggota komite lainnya, Rashad menegaskan kembali komitmen Mesir untuk memastikan kesuksesan komite tersebut dalam melaksanakan tugasnya, tambah laporan itu.

Shaath mengucapkan apresiasi atas peran Mesir dalam mendukung rakyat Palestina, menghentikan pengusiran paksa warga Palestina, dan mempertahankan perjuangan Palestina.

Pertemuan itu juga membahas langkah-langkah bagi komite Palestina dalam mengambil alih kendali administratif penuh di Gaza, demikian menurut laporan Al-Qahera News.

Pembentukan komite teknokratik Palestina diumumkan pada Rabu (14/1), beberapa jam setelah pertemuan antara faksi-faksi Palestina dan kekuatan politik di Kairo, bertepatan dengan pengumuman Washington mengenai dimulainya fase kedua dari rencana perdamaian Gaza yang diusulkan oleh Amerika Serikat.

Gencatan senjata yang rapuh di Gaza berlaku sejak 10 Oktober 2025. Sedikitnya 464 warga Palestina telah tewas dan 1.275 lainnya luka-luka di Gaza sejak 11 Oktober tahun lalu. Penambahan ini menjadikan total korban tewas dan korban luka dalam konflik Gaza yang masing-masing menjadi 71.548 dan 171.353, menurut pembaruan data yang dirilis oleh otoritas kesehatan Gaza pada Sabtu. 

Laporan: Redaksi